Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2025. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman serta akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan di Indonesia.
Survei ini dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang telah dijalankan pemerintah dan sektor keuangan. Dengan data yang diperoleh, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat luas.
Ketua Dewan Komisioner OJK, dalam konferensi persnya, mengungkapkan bahwa survei tahun ini akan menggunakan metodologi yang lebih komprehensif serta melibatkan berbagai segmen masyarakat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. “Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang akurat,” ujarnya.
BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan analisis data, menyatakan bahwa survei ini akan melibatkan ribuan responden di berbagai wilayah. Hasil survei nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan program edukasi keuangan dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang masih belum terjangkau oleh sistem perbankan formal.
Pemerintah menargetkan peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan visi Indonesia menuju ekonomi yang lebih inklusif. Hasil survei ini diharapkan dapat membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencapai target tersebut.
Dengan adanya survei ini, OJK dan BPS berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, serta mendorong sinergi antara sektor keuangan dan masyarakat dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.