Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina guna memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar subsidi berjalan dengan baik. Hasil dari sidak tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya keganjilan atau pelanggaran signifikan dalam operasional SPBU.
Ketua Komisi XII DPR menyampaikan bahwa inspeksi dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya kecurangan dalam penyaluran BBM subsidi. Namun, setelah pengecekan langsung di lapangan, tidak ditemukan indikasi penyelewengan baik dalam hal takaran maupun distribusi bahan bakar.
“Kami sudah mengecek langsung beberapa SPBU dan sejauh ini semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada indikasi pengurangan takaran atau penyalahgunaan distribusi BBM subsidi,” ujar Ketua Komisi XII DPR dalam keterangannya.
Selain itu, dalam sidak tersebut juga dilakukan pengecekan terhadap sistem digitalisasi SPBU yang diterapkan oleh Pertamina. Sistem ini dinilai cukup efektif dalam memantau stok dan penyaluran bahan bakar agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pihak Pertamina menyambut baik langkah Komisi XII DPR dalam melakukan sidak sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Pertamina juga memastikan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam menyediakan bahan bakar dengan standar terbaik untuk masyarakat.
Dengan hasil sidak yang tidak menemukan keganjilan, Komisi XII DPR mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan di SPBU. Selain itu, pemerintah diminta untuk terus meningkatkan sistem pengawasan guna memastikan distribusi BBM berjalan adil dan tepat sasaran.