Tangerang – Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, pada Rabu (10/2) pagi. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian setempat.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Tangerang ini melibatkan sejumlah petugas yang terjun langsung ke lokasi. Menurut informasi yang diperoleh, pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan masalah administrasi di lingkungan pemerintahan desa.
Kapolres Tangerang, AKBP Ahmad Nurul Fikri, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang tengah menyelidiki dugaan pelanggaran yang melibatkan Kepala Desa Kohod. “Kami melakukan pemeriksaan di kantor dan kediaman Kades Kohod sebagai bagian dari proses penyelidikan atas laporan yang masuk,” ujar Kapolres dalam konferensi pers singkat.
Polisi juga mengamankan sejumlah dokumen terkait administrasi desa yang akan dianalisis lebih lanjut. Pihak berwajib memastikan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Desa Kohod, yang saat ini masih menjalani pemeriksaan, belum memberikan klarifikasi secara terbuka terkait dugaan yang melibatkan dirinya. Namun, beberapa warga setempat menyatakan bahwa mereka berharap masalah ini bisa segera diselesaikan secara adil dan transparan.
Pemeriksaan terhadap kantor dan rumah Kades Kohod ini menarik perhatian warga sekitar yang berharap agar setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat publik dapat segera diungkap dengan jelas. Masyarakat juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan administrasi desa demi menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah di tingkat lokal.
Polisi belum memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan ini, namun pihak berwenang menjanjikan akan segera mengumumkan perkembangan penyelidikan dalam waktu dekat. Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik itu terhadap pejabat maupun masyarakat biasa.